pemerintah zimbabwe sudah menolak tawaran pejabat senior urusan luar negeri as untuk mengirim pengamat pemilihan publik untuk imbalan atas lobinya bagi pencabutan sanksi selama Salah satu dasawarsa terhadap negara afrika selatan tersebut.
berdasarkan catatan media lokal pada sabtu (6/4), asisten menteri luar negeri as urusan afrika johnie carson mengirim surat kepada wakil presiden dan menteri luar negeri zimbabwe untuk mengakui kemampuan teknis harare guna menyelenggarakan pemilihan publik. tapi ia menyarakan diizinkannya ada pengamat di negeri dan internasional.
saya siap membeli dana kepada pemilihan umum nasional yang harmonis dalam zimbabwe, saat zimbabwe menjalankan pintunya bagi pengamat non-pemerintah dan independen, kata carson dalam dalam suratnya, sebagaimana dikutip harian milik pemerintah, herald.
terlebih dulu, manakala zimbabwe bersedia menerima pengamat internasional dalam masa pemilihan umum yang akan datang, saya siap mengkaji sanksi terarah kami juga menyarankan tindakan untuk meredakan berbagai sanksi ini, katanya.
Informasi Lainnya:
zimbabwe diperkirakan ingin menyelenggarakan pemilihan umum antara juni serta september tahun ini untuk mengakhiri pemerintah koalisi berumur empat tahun dan telah goyah.
george charamba, juru bicara presiden robert mugabe, mencela tawaran carso, tutur xinhua. ia mengatakan surat tersebut berusaha memutuskan persyaratan yang bagi rakyat zimbabwe menjijikan.
anda tak mampu selama Salah satu tahap memuji skill zimbabwe guna menyelenggarakan proses nasional dan dalam saat lain menuntut proses itu diawasi, papar charamba.
dalam kasus bagaimana pun, mereka datang daripada belahan bumi lain, dan tak memiliki sangkut-paut melalui kami.
hubungan zimbabwe-as memburuk pada 2001, saat kongres as mensahkan peraturan pemulihan ekonomi juga demokrasi zimbabwe supaya mendukung sederat sanksi yang meliputi larangan kepada lembaga keuangan untuk mengatakan pinjaman juga kredit serta memangkas utang buat zimbabwe. beberapa pemimpin zimbabwe maih dikenakan larangan bepergian oleh as.
charamba mengatakan carson sebaiknya tak berfikir rakyat zimbabwe merupakan orang bodoh dengan menyarankan ia mempunyai wewenang agar mencabut sanksi.
ia tidak mempunyai kekuasaan agar menghilangkan sanksi yang diputuskan oleh sistem parlementer. ia juga merupakan orang luar, kata charamba. seluruh sanksi berada di luar kekuasaan carson.
zimbabwe juga menghadapi sanksi daripada uni eropa, termasuk larangan bepergian dan pembekuan aset terhadap pejabat senior pemerintah. namun uni eropa pada penghujung maret, telah menganggarkan 83 orang daripada daftar sanksinya, sesudah referendum undang-undang dasar berjalan adil juga damai di zimbabwe pada 16 maret.
namun, 10 pihak --termasuk presiden mugabe, istrinya dan kaum pejabat senior militer-- masih tergolong pada dalam daftar sanksi uni eropa.