gubernur dki jakarta joko widodo mengaku enggan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak (sptjm) untuk pelaksanaan rencana pembangunan moda transportasi massal, mass rapid transit (mrt).
pria dan akrab dipanggil jokowi itu menyebutkan, penandatanganan surat tersebut tak masuk akal.
ia malahan memberi contoh perbandingan rencana proyek yang dilakukan badan usaha milik negara (bumn) dan tidak memerlukan tanda tangan presiden ri supaya mampu mencari anggaran.
masa tiap proyek, tanda tangan. ya enggak dong. bila gitu maka dirut bumd saja, papar jokowi selama balaikota dki jakarta, senin.
Informasi Lainnya:
jokowi menungkapkan kiranya dan seharusnya menandatangani surat itu merupakan pihak dan menggunakan dana anggaran segera yakni, direktur utama pt. mrt jakarta sebagai konsorsium pelaksana pembangunan moda transportasi ini.
kalau saya dan tanda tangan, berarti aku harus ngawasi semua tiap detik, menit, merek. kayak enggak ada kerjaan saja aku, ujarnya.
penolakannya agar menandatangani surat tersebut, lanjutnya, juga sebagai bentuk preventif apabila pembangun mrt mengerjakan penyelewengan di penggunaan dana.
kalau diselewengkan, aku serta yang mesti tanggungjawab, katanya.
sptjm merupakan salah Satu persyaratan yang diminta oleh menteri keuangan agar pihak pemprov dki dapat mencairkan hibah dana 49 persen dari total pinjaman japan international cooperatuion agency (jica) senilai kurang lebih rp15 triliun.