ketua presidium korps alumni himpunan mahasiswa islam (kahmi) mahfud md berpendapat kiranya pemerintah mesti melibatkan perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (pjtki) pada membeli kebijakan-kebijakan yang menyangkut persoalan pekerja migran.
saya pikir pjtki merupakan mitra dan tepat diajak berbicara di merumuskan kebijakan-kebijakan untuk urusan pekerja migran sebab mereka dan benar-benar kenal keadaan dalam lapangan, mulai dari berangkat sampai hingga selama luar negeri, papar mahfud selama jakarta, jumat.
dia mengemukakan keuntungan itu dalan forum silaturahmi ketua publik dpp asosiasi perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (apjati) melalui koordinator presidium majelis nasional kahmi yang bertema menyebabkan kebijakan pemerintah ke arah cuaca upaya-upaya yang kondusif kepada jasa penempatan tki ke luar negeri.
menurut mahfud, pemerintah seharusnya mencari pjtki menjadi bagian daripada proses pelayanan serta perlindungan terhadap para pekerja migran.
Informasi Lainnya:
oleh sebab tersebut, kata dia, arah kebijakan pemerintah menyangkut persoalan pekerja migran haruslah membuka peluang juga akses yang luas terhadap keterlibatan pjtki melalui tujuan memperbaiki nilai sistem supaya pekerja migran, mulai dari perekrutan, studi dan latihan, perlindungan pada di luar negeri, hingga dengan pemulangan.
maka pjtki mesti benar-benar sebagai mitra di semua proses kebijakan, bukan dibuat objek, ujarnya.
mantan ketua mahkamah konstitusi (mk) itu menilai bahwa di ini kualitas kebijakan-kebijakan pemerintah terkait penempatan dan perlindungan kepada pekerja migran masih belum maksimal makanya masih belum dapat diaplikasikan pada penanganan masalah-masalah pekerja migran.
pernyataan itu dia sampaikan untuk tanggapan atas keluhan dari bagian apjati yang menyimpan kiranya pemerintah belum benar-benar menjadikan pjtki dijadikan mitra pada membeli kebijakan, padahal pjtki adalah bagian yang paling berperan di lapangan selama menangani pekerja migran.
kami ini kurang dilibatkan pada pembuatan kebijakan dengan pemerintah padahal kami dan adalah pelaksana selama lapangan. seharusnya kami merupakan partner pemerintah, papar sekjen apjati idris zaini.
kami harap banyak kebijakan dan menggandeng pjtki sebagai partner pemerintah. jangan manakala ada kesuksesan serta prestasi pemerintah yang melayani, tapi kalau ada masalah dengan pekerja migran, pjtki dikambinghitamkan, lanjutnya.
dia menambahkan bahwa pihak pjtki sebenarnya kerap berhasil melaksanakan urusan-urusan para pekerja migran di luar negeri, termasuk angka hukum dengan pendekatan informal, dimana langkah itu dinilai lebih efektif dibandingkan cara dan ditempuh pemerintah.
posisi tawar pemerintah kita itu lemah pada luar negeri sehingga cenderung besar agar melindungi kaum pekerja migran, ujar idris.
pada pertemuan tersebut, mahfud md berjanji terhadap apjati supaya menyampaikan aspirasi tersebut pada pemerintah supaya dilaksanakan pembahasan guna mewujudkan kebijakan yang dapat menyebabkan iklim usaha dan kondusif terhadap jasa penempatan tki ke luar negeri.
pada pertemuan berikutnya, sesudah seluruh input ini saya sampaikan pada pemerintah, kta hendak membahas lagi agar menggunakan tahu apakah telah sesuai atau masih banyak dan perlu diperbaiki, ujar mahfud.